Kadin: Kami Menunggu Legalitas Blockchain Indonesia

Kadin: Kami Menunggu Legalitas Blockchain di Indonesia

Kadin Indonesia bidang logistik dan pengelolaan rantai pasokan berprofesi sama dengan Olifen Global Indonesia, menyelenggarakan Blockchain Applications and Economic Forum 2018, dengan tema Business Use Cases For Blockchain Technology To Drive Adoptability.

Acara hal yang demikian, digelar mulai 8-10 Oktober 2018 lalu di Hotel Shangrila, Jakarta.

Dalam forum itu, Kadin mengundang para pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya ilmuwan Blockchain, blockchain indonesia , para pengusaha yang sudah mengaplikasikan Blockchain dari berjenis-jenis sektor, para pemangku kebijakan, pelaksana lapangan, dan instansi pemerintah.

 

Blockchain Indonesia Bisa Digunakan dalam Semua Sektor Industri

Ketua Komite Konsisten Kadin Indonesia Bidang Perkebunan, Rudyan Kopot menjadi salah satu peserta dalam workshop hal yang demikian. Dia mengaku mau, Blockchain dapat diterapkan di semua sektor industri yang mempunyai profit lebih pesat, gampang dan transparan.

Padahal semacam itu, dia menegaskan, masih menunggu keaslian dari pemakaian cara Blockchain ini di Indonesia. Karena, Bank Indonesia masih belum memberikan keaslian mata uang komputerisasi atau crypto currency sebagai alat pembayaran.

“Ya, iya dong (menunggu keaslian sebelum pemakaian blockchain),” katanya di jeda pembicaraan di Shang-Rila Hotel, Jakarta, Senin 8 Oktober 2018.

Dia juga mengaku menetapkan, pemakaian Blockchain di berjenis-jenis sektor usaha di Indonesia, meski ia membangkang Kadin secara biasa menunjang kebijakan hal yang demikian.

“Oh enggak, ini sebagai cara suatu learning yang berdasarkan aku yaitu sesuatu yang baru, di berjenis-jenis negara juga telah terjadi. Di Singapura telah ada. Melainkan kan, seharusnya ada undang-undangnya seluruh jenis. Nah, ini seharusnya disusun dahulu,” ujar Rudyan

Dalam workshop Blockchain yang diselenggarakan kali ini, dia mengaku mau dapat menerima pengetahuan yang lebih bagus. Sehingga nanti dapat dipakai di berjenis-jenis sektor dunia usaha sebab berjenis-jenis negara telah ada yang mengaplikasikan.

“Kan ,di komponen negara ada yang mengaplikasikan juga, ada Inggris ada Korea, ada di Amerika juga telah. Ada pemerintahnya yang telah terima. Ada Singapura dan Thailand, kan kita seharusnya belajar juga. Melainkan kan, ini BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)lah yang nanti menetapkan itu,” ujarnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman Zainal menegaskan bahwa Bitcoin sebagai salah satu produk dari cara Blockchain ditegaskan tak diizinkan sebagai alat pembayaran. Sebab, Indonesia masih mengaplikasikan rupiah sebagai alat tukar yang legal.

“Masih konsisten. Sebagai alat pembayaran, (Bitcoin) tak diizinkan,” tegas Agusman lewat pesan singkat kepada kami.

Sebagai info, dan rangkaian acara dalam proses Blockchain Applications and Economic Forum 2018 antara lain, workshop untuk biasa yang dilakukan pada 8 dan 10 Oktober. WOrkshop untuk media diadakan pada 8 Oktober, serta Seminar yang dibuka untuk biasa pada 9 Oktober.

Diceritakan dalam keterangan tertulis Kadin, terdapat banyak narasumber yang akan terlibat dalam seminar itu.

Diantaranya Wakil Ketua Awam Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain Rico Rustombi, Advisor Asosiasi Blockchain Amerika Serikat Alex Linenko, Senior Executive Analyst Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Robert Akyuwen, National Technology Officer Microsoft Tony Seno Hartono, dari IBM Indonesia Andre Jenie dan pembicara lainnya mulai dari perbankan dan finansial sampai ICT.

 

Baca Juga: bitcoin indonesia

This entry was posted in Bisnis. Bookmark the permalink.